PEMETAAN ZONA RESIKO PENULARAN COVID-19 DI SULAWESI SELATAN MENGGUNAKAN PLOT DENDROGRAM HIERARCHICAL CLUSTERING

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di urutan teratas yang angka positif Covid-19 tinggi. Juga, penambahan kasus harian dan jumlah kematian pasien akibat relatif Mencermati keadaan ini, diperlukan kajian dapat memetakan resiko penanggulangan dari segi statistik pandemi (total kumulatif, sembuh, meninggal, dirawat) dikombinasi dengan karakteristik ekonomi, kesehatan, sosial, demografi kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif data resmi BPS pemerintahan terkait, untuk menyusun peta clustering zonasi daerah covid 19 kabupaten/kota, serta analisis kluster berjenjang dendrogram (dendrogram hierarchical clustering) dalam ruang lingkup regional Selatan. Menggunakan tematis total berjenjang, kami membagi ke 4 (empat) kluster, yaitu 1 (rendah), klaster 2 (sedang), 3 (waspada), (berbahaya). Kami menemukan bahwa ibu kota provinsi, Makassar, ada karakteristik: terbanyak tingkat kepadatan penduduk terpadat. Di sisi lain, Makassar menunjukkan ketahanan sudut pandang faktor penawaran (supply factor) dukungan fasilitas baik berhubungan rumah sakit, kesehatan primer (puskesmas), maupun berbasis komunitas (posyandu), juga tenaga terbesar. Sedangkan Gowa, Bone termasuk cluster/zona sebagai kabupaten dekat episenter, memiliki kedua kab/kota zona 1, didukung lebih renggang dibandingkan 4, oleh faskes nakes terbesar kabupaten/kota 1. Temuan sementara dipertimbangkan menjadi acuan makalah mendatang menghitung indeks komposit resilient (sudut optimis) atau kerentanan pesimis) terhadap Covid-19, akan berguna regional, nasional, bahkan dunia. Kontribusi study diberikan kepada pemerintah adalah peningkatan kualitas koordinasi tanggap darurat contohnya pembatasan mobilitas penduduk. Bila mau melakukan kebijakan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), harus kompak, terutama membatasi rendah. Hal berikutnya, mempertimbangkan realokasi bantuan langsung tentu saja tetap memperhitungkan kewenangan aturan ada.